NAGEKEO, METRO GLOBAL NEWS — Persekutuan Masyarakat Adat Kawa mengambil sikap tegas dengan menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan di atas tanah ulayat masyarakat adat Kawa yang berkaitan dengan pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, khususnya pada kawasan Penetapan Lokasi (Penlok) II.
Sikap tersebut menjadi bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap berlarutnya persoalan kepastian hak atas tanah ulayat yang hingga kini masih dipersoalkan, terutama menyangkut pengukuran bidang tanah, transparansi administrasi pertanahan, pendataan tanaman tumbuh, hingga penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat terdampak.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Sabtu, 14 November 2026, Persekutuan Masyarakat Adat Kawa, yang diwakili Ferdinandus Dhosa, secara resmi mengajukan enam tuntutan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo.
Pesan masyarakat adat Kawa jelas: jangan melanjutkan pekerjaan di atas tanah ulayat yang masih dipersoalkan sebelum persoalan hak, data pertanahan, pengukuran, dan pembayaran diselesaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghentian aktivitas ini sekaligus menjadi desakan serius kepada BPN Nagekeo agar tidak membiarkan persoalan administrasi dan kepastian hak masyarakat adat terus menggantung di tengah berlangsungnya pembangunan proyek strategis tersebut.
ENAM TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT KAWA
Dalam pernyataan sikapnya, Persekutuan Masyarakat Adat Kawa menyampaikan enam tuntutan utama:
1. MENGHENTIKAN SELURUH AKTIVITAS PEKERJAAN
Meminta penghentian seluruh aktivitas pekerjaan di atas tanah ulayat masyarakat adat Kawa sebelum dilakukan pengukuran secara terbuka, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat adat serta pihak-pihak terkait.
2. PENGUKURAN ULANG SELURUH TANAH ULAYAT
Mendesak BPN Kabupaten Nagekeo segera melakukan pengukuran terhadap seluruh bidang tanah ulayat masyarakat adat Kawa, baik yang telah digusur maupun yang belum masuk dalam pelaksanaan Penlok II.
Pengukuran harus disertai keterbukaan informasi mengenai hasil perhitungan tanaman tumbuh dan objek lainnya yang menjadi hak masyarakat.
3. TRANSPARANSI ADMINISTRASI DAN PETA BIDANG TANAH
Menuntut keterbukaan administrasi pertanahan, khususnya pengadministrasian hak-hak ulayat ke dalam peta bidang tanah, sehingga batas, luas, status, dan administrasi tanah masyarakat adat memperoleh kejelasan.
4. MENEMPUH LANGKAH HUKUM
Menegaskan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak mana pun yang diduga melakukan tindakan penggelapan, penguasaan, pengalihan, maupun tindakan lain yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
5. MENOLAK KELANJUTAN PEKERJAAN SEBELUM TUNTUTAN DIPENUHI
Menyatakan penolakan terhadap kelanjutan pekerjaan di atas tanah ulayat yang masih menjadi persoalan apabila seluruh tuntutan masyarakat belum dipenuhi dan belum terdapat penyelesaian yang memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat.
6. PEMBAYARAN SELURUH HAK MASYARAKAT
Mendesak agar seluruh hak masyarakat segera dibayarkan dalam batas waktu yang jelas berdasarkan hasil pengukuran, pendataan, verifikasi, dan perhitungan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
PENGHENTIAN AKTIVITAS MENJADI GARIS TEGAS MASYARAKAT ADAT
Enam tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat adat Kawa bukan sekadar persoalan teknis pengukuran tanah. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni kepastian hak ulayat, keterbukaan administrasi pertanahan, kejelasan objek yang terdampak, serta pemenuhan hak masyarakat.
Bagi masyarakat adat Kawa, pengukuran ulang merupakan tahapan penting untuk memastikan luas dan batas setiap bidang tanah, mendata tanaman tumbuh, serta menghitung seluruh hak masyarakat secara terbuka dan akuntabel.
Karena itu, penghentian aktivitas pekerjaan menjadi garis tegas bahwa pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengabaikan persoalan hak atas tanah yang masih dipersoalkan.
Masyarakat adat Kawa juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan Bendungan Mbay/Lambo. Pembangunan tetap harus berjalan dengan menghormati keberadaan masyarakat adat, melindungi hak ulayat, serta memastikan seluruh hak masyarakat terdampak diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, yang dipersoalkan bukan semata-mata pembangunan fisik bendungan, melainkan bagaimana proses pembangunan dilaksanakan tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat yang tanahnya terdampak.
BPN NAGEKEO TIDAK BOLEH DIAM, MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN KONKRET
Enam tuntutan tersebut kini menjadi pekerjaan serius bagi BPN Kabupaten Nagekeo bersama instansi terkait.
BPN dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengukuran, dokumen administrasi pertanahan, peta bidang, pendataan tanaman tumbuh, serta dasar perhitungan hak masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Mbay/Lambo.
Keterbukaan data menjadi penting agar tidak muncul perbedaan informasi antara masyarakat adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
BPN Nagekeo juga diharapkan membuka ruang dialog dan memperlihatkan dokumen serta data pertanahan yang dapat diperiksa bersama, sehingga setiap persoalan dapat ditelusuri berdasarkan fakta administrasi dan kondisi di lapangan.
Persoalan tanah ulayat tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan sepihak. Harus ada pengukuran yang dapat diverifikasi, data yang transparan, kepastian status hak, serta penyelesaian kewajiban kepada masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak masyarakat adat. Sebaliknya, pembangunan yang berkeadilan justru harus dimulai dengan penghormatan terhadap hak, keterbukaan proses, dan kepastian hukum.
Bagi masyarakat adat Kawa, kelanjutan pekerjaan tidak boleh mendahului penyelesaian persoalan hak atas tanah yang masih dipersoalkan.
Enam tuntutan telah disampaikan. Kini publik menunggu bagaimana BPN Nagekeo dan instansi terkait menjawab tuntutan tersebut dengan tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan administratif.
Tanah ulayat harus dihormati. Hak masyarakat harus dipastikan. Dan setiap kewajiban harus diselesaikan.
Penulis : James Bisara
MGN : Nagekeo
Social Header