Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai salah satu imperium maritim terbesar di Asia Tenggara yang tidak hanya disegani karena kekuatan militernya di Selat Malaka, tetapi juga karena kedalaman tradisi literasi dan diplomasi keislamannya. Di balik dentum meriam dan kejayaan peradaban maritim tersebut, terhampar pilar kebudayaan yang sangat kokoh yaitu dominasi bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, bahasa hukum, serta lingua franca diplomasi internasional. Penggunaan bahasa Arab di Aceh, baik yang terukir pada batu-batu nisan purbakala (epigraf) maupun yang tertuang dalam lembaran naskah persuratan diplomatik, merupakan perpaduan harmonis antara identitas keagamaan, pertautan silsilah keturunan, dan kesadaran geopolitik global.
Kekuatan pengaruh Arab di birokrasi dan istana Aceh ini tumbuh pesat berkat kehadiran jaringan keilmuan dan genealogis dari wilayah Hadramaut serta kawasan Timur Tengah lainnya. Sejak masa-masa awal pembangunan kesultanan, para sultan Aceh secara konsisten menyambut dan mengundang para ulama besar, mufti, dan pembesar asal Hadramaut untuk menjabat sebagai penasihat agung serta qadhi kerajaan. Kehadiran para ulama ini tidak hanya membawa pengajaran ilmu fiqih dan tasawuf, melainkan juga melembagakan aksara Jawi serta membina para juru tulis istana (katib) agar mahir menyusun naskah-naskah resmi dalam struktur bahasa Arab bersastra tinggi (balaghah).
Pertautan ini semakin mengakar ketika takhta Kesultanan Aceh bersentuhan langsung dengan garis keturunan Arab. Sepanjang perjalanannya, beberapa penguasa Aceh memiliki pertalian darah dengan keturunan Syarif dan Sayyid, seperti pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid Al-Mukammil di akhir abad ke-16, hingga munculnya era para sultan dari Wangsa Syarif pada penghujung abad ke-17. Garis genealogis dan kehadiran elit Hadramaut di lingkungan istana ini menjadikan bahasa Arab sebagai standar etika tinggi, simbol kemuliaan silsilah, serta bahasa kedaulatan yang dihormati di seantero negeri.
Bukti otentik mengenai kedalaman pengaruh bahasa Arab ini terpahat abadi pada artefak-artefak fisik berupa epigraf, tulisan dan inskripsi purbakala yang diukir pada media keras seperti batu nisan dan mata uang emas (deureuham). Salah satu jejak epigrafi yang paling memukau ditemukan di Komplek Makam Kandang Meuh, Banda Aceh, tempat bersemayamnya penguasa abad ke-19, Sultan 'Alauddin Ibrahim Manshur Syah. Pada nisannya, terukir bait-bait bahasa Arab dengan teknik Hisab al-Jummal yang mempersembahkan penghormatan mendalam kepada Ibundanya (bergelar As-Saniyyah, wanita mulia keturunan raja-raja), diiringi untaian shalawat yang menyertainya. Inskripsi puitis ini menegaskan bahwa bahasa Arab di Aceh tidak hanya digunakan untuk urusan kekuasaan, melainkan juga untuk mengekspresikan rasa cinta, keagungan silsilah, dan ketauhidan yang mendalam.
Puncak dari penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa kedaulatan terlihat nyata dalam naskah diplomasi internasional. Pada tanggal 13 Jumadil Awwal 1266 H (27 Maret 1850 M), Sultan 'Alauddin Ibrahim Manshur Syah mengutus seorang pedagang lada kaya membawa sepucuk surat resmi kepada Khalifah Utsmaniyah di Istanbul, Sultan Abdul Majid I. Surat tersebut ditulis dalam naskah Arab yang sangat fasih dengan kaidah balaghah dan saj' yang indah. Di dalamnya, Sultan Aceh mengadukan perihal cengkeraman kolonial Belanda yang merebut bandar-bandar strategis di Nusantara, melarang ibadah haji, serta menindas para ulama.
Penggunaan bahasa Arab dalam surat tersebut memegang peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi, ia menjadi wahana diplomasi tingkat tinggi agar pesan tersebut dipahami secara langsung oleh pusat Kekhalifahan tanpa perantara penerjemah Barat. Di sisi lain, ia menjadi penegasan kedaulatan politik (wahdatul ummah) yang menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh adalah bagian sah dan setara dari jaringan dunia Islam global (al-Alam al-Islami).
Pengaruh Arab di Kesultanan Aceh, baik melalui pertautan silsilah Hadramaut, guratan nisan epigraf, maupun baris-baris surat diplomatiknya, bukan sekadar peniruan budaya luar, melainkan manifestasi dari identitas keislaman Aceh yang matang. Bahasa Arab telah menjadi mahkota diplomasi, simbol kedaulatan hukum, serta tali pengikat sejarah yang menghubungkan bumi Serambi Mekkah dengan peradaban Islam di panggung dunia.
Daftar Pustaka:
-Hazis, M., dkk. (2020). Ensiklopedi Sejarah Islam: Dari Masa Kenabian, Daulah Mamluk, Imperium Mongol Muslim, Negara Utsmani, Muslim Asia Tenggara, Muslim Afrika. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
-Andaya, Barbara., & Andaya, Leonard. (1982). A History of Malaysia. London: Macmillan Education Ltd.
-Cœdes, George. (1968). The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press.
-Laporan Penelitian Epigrafi dan Manuskrip Kesultanan Aceh Darussalam. Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA).
-Arsip Naskah Diplomatik Kesultanan Aceh Abad XIX (Surat Sultan 'Alauddin Ibrahim Manshur Syah kepada Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Majid I, bertanggal 13 Jumadil Awwal 1266 H / 27 Maret 1850 M).
Social Header