NAGEKEO, METRO GLOBAL NEWS — Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu, menyoroti sejumlah persoalan penting dalam penanganan pascagempa bumi Magnitudo 7,7 Flores di Kabupaten Nagekeo.
Sorotan tersebut disampaikan Pasha dalam Forum Pengawasan Penanganan dan Penanggulangan Bencana DPR RI bersama pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Nagekeo.
Pasha menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh layanan dasar secara layak.
Menurutnya, pengalaman menangani bencana besar sebelumnya menunjukkan bahwa setiap jenis bencana memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda.
“Memang tidak mudah untuk menangani bencana. Meskipun aturannya sudah jelas di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,” ujar Pasha.
APBD Tidak Mampu Menanggung Beban Bencana Besar
Pasha juga menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani bencana berskala besar.
Menurutnya, dana siap pakai maupun dana tidak terduga yang disiapkan melalui APBD tidak akan sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat ketika terjadi bencana.
“Tidak ada kabupaten atau kepala daerah yang mengatakan mampu menangani bencana, baik dari aspek anggaran maupun sumber daya,” tegasnya.
Karena itu, Pasha meminta pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam proses penanganan hingga pemulihan.
“Daerah cukup menjadi perpanjangan tangan untuk pelaksanaan bantuan. Biar pusat yang kerja, biar alat-alat negara ini yang kerja. Kami DPR, BNPB, kementerian, Kemensos, kita pastikan NTT harus segera pulih kembali,” katanya.
Pasha: Selamatkan Warga, Jangan Hanya Fokus Rehab-Rekon
Pasha meminta pemerintah tidak terlalu cepat menggeser perhatian hanya pada pembangunan rumah dan rehabilitasi infrastruktur.
Menurut dia, yang paling mendesak saat ini adalah memastikan masyarakat yang masih terdampak bencana mendapatkan pelayanan dasar secara baik.
“Kita sekarang pastikan dulu masyarakat ini sudah betul-betul bisa mendapatkan layanan dengan baik atau tidak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian besaran bantuan pembangunan rumah dengan standar bangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
Pasha mengingatkan bahwa kondisi sosial dan karakteristik bangunan masyarakat di daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sanitasi dan MCK Jangan Diabaikan
Salah satu perhatian Pasha adalah kebutuhan sanitasi di lokasi pengungsian.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan air bersih, MCK serta fasilitas sanitasi yang memadai.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat terdampak.
“Coba bayangkan kalau airnya tidak steril, tidak bersih, diare dan lain sebagainya. Akhirnya bangunannya beres, orangnya yang sakit,” katanya.
Pasha juga menyinggung kebutuhan privasi keluarga, termasuk pasangan suami istri yang tinggal dalam kondisi pengungsian.
Ia menyebut penyediaan ruang atau fasilitas khusus bagi pasangan merupakan bagian dari kebutuhan kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sepele.
Pertanyakan Bantuan NGO dan Negara Sahabat
Pasha selanjutnya meminta penjelasan mengenai keterlibatan NGO, lembaga sosial, maupun pihak eksternal yang memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa Flores.
Ia menilai bantuan dari berbagai pihak perlu dicatat dan dikelola secara transparan, mulai dari sumber bantuan, jenis bantuan, jumlah hingga mekanisme distribusinya
“Ke mana pintunya, berapa yang dia bantu, apa yang dia bantu, dan siapa yang mendistribusikan. Ini kita belum dengar,” ujarnya.
Menurut Pasha, transparansi tersebut penting untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ingatkan Pemerintah Soal Natal, Ramadan dan Idulfitri
Pasha juga menyoroti rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan berlangsung pada 2027.
Ia meminta pemerintah memperhitungkan kalender sosial dan keagamaan masyarakat dalam menentukan tahapan pemulihan.
“Bagaimana nasib masyarakat kita yang akan Natal di Desember, yang Lebaran dan seterusnya. Apalagi ini bulan-bulan yang memang krusial,” katanya.
Pasha berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BNPB, kementerian/lembaga dan seluruh unsur kemanusiaan dapat diperkuat sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat.
Bagi Pasha, pemulihan pascabencana harus memastikan bukan hanya rumah dan infrastruktur yang kembali berdiri, tetapi juga kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali secara layak.
Penulis : James Bisara
MGN : Nagekeo
Social Header