NAGEKEO - Metro Global News.||Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo memperbarui data dampak gempa bumi hingga Kamis, 20 Agustus 2026.
Data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo tersebut menunjukkan bahwa gempa bumi berdampak signifikan terhadap masyarakat, permukiman, fasilitas publik, infrastruktur, hingga sektor pertanian.
Hingga pembaruan terakhir, tercatat 10 orang meninggal dunia dan 26 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 13 orang mengalami luka ringan dan 13 orang mengalami luka berat.
Sementara itu, jumlah warga yang tercatat mengungsi mencapai 28.104 orang, sedangkan warga yang telah terlayani dalam penanganan pengungsian tercatat sebanyak 28.484 jiwa.
7.430 Rumah Rusak
Dampak terbesar tercatat pada sektor perumahan. Sebanyak 7.430 unit rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 3.877 rumah rusak ringan, 2.342 rumah rusak sedang, dan 1.211 rumah rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan. Sebanyak 415 unit fasilitas pendidikan terdampak, meliputi 154 TK/PAUD, 182 SD/MI, 62 SMP/MTs, serta 17 SMA/MA/SMK.
Pada sektor fasilitas lainnya, tercatat 85 rumah ibadah serta 20 unit perkantoran dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan atau terdampak.
Sementara di sektor kesehatan, sebanyak 20 unit fasilitas kesehatan turut terdampak.
Infrastruktur dan Pertanian Ikut Terdampak
Gempa juga berdampak terhadap jaringan infrastruktur dasar dan sektor pertanian masyarakat.
BPBD Kabupaten Nagekeo mencatat 120 saluran irigasi mengalami kerusakan sedang dan 25 talang air mengalami kerusakan sedang.
Pada sektor bangunan pemerintahan, tercatat dua Kantor BPP, satu Kantor Dinas Pertanian, dan satu Rumah Dinas PPL mengalami kerusakan.
Sementara pada infrastruktur transportasi, terdapat satu pelabuhan laut yang mengalami kerusakan serta sembilan unit jalan/jembatan terdampak.
Pemerintah Perkuat Penanganan Tanggap Darurat
Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan terhadap masyarakat terdampak.
Sejak awal kejadian, pemerintah melakukan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang, memantau kondisi fasilitas publik, termasuk RSUD Aeramo, serta memantau titik-titik pengumpulan dan pengungsian warga.
Pemerintah daerah juga menetapkan perpanjangan masa penanganan tanggap darurat melalui Surat Nomor 300.2/BPBD/NGK/145/08/2026.
Dalam penyaluran bantuan, sebanyak 3.700 paket telah disalurkan pada 16 Agustus 2026. Hingga 18 Agustus 2026, jumlah bantuan yang telah tersalurkan mencapai 6.221 paket.
Selain distribusi bantuan, pemerintah mengaktifkan dapur umum melalui posko dan akan menambah dua dapur umum relawan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah juga mendorong warga yang masih berada di kamp-kamp penampungan mandiri untuk bergabung ke lokasi pengungsian terpusat. Langkah tersebut dilakukan guna mempermudah pendataan, pelayanan, distribusi bantuan, serta pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas.
Kebutuhan Mendesak
Dalam laporan situasi tersebut, sejumlah kebutuhan masih menjadi prioritas penanganan tanggap darurat.
Kebutuhan tersebut meliputi sembako dan makanan siap saji, tenda, matras, air bersih, toilet portabel, mobil dapur umum, obat-obatan, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita dewasa, layanan trauma healing, serta BBM.
Untuk mendukung penanganan infrastruktur dan pelayanan di lokasi terdampak, pemerintah juga membutuhkan lima unit excavator, tiga unit tangki air, 10 unit genset, serta tambahan tangki air.
71 Kamp Pengungsian Mandiri
Salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah adalah banyaknya titik pengungsian mandiri yang tersebar di berbagai wilayah.
Berdasarkan laporan BPBD, terdapat sekitar 71 kamp penampungan mandiri, sementara lokasi penampungan umum yang tersedia baru empat kamp.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam distribusi logistik, pelayanan dasar, pemantauan kesehatan, serta pengelolaan kebutuhan warga terdampak.
Kendala lainnya meliputi keterbatasan pembiayaan dan logistik, akses jalan yang buruk menuju sejumlah wilayah, keterbatasan listrik dan telekomunikasi pada awal masa bencana, serta keterbatasan jumlah dapur umum.
Pemkab Ingatkan Bahaya Hoaks
Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga memberikan perhatian terhadap penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Selain dampak fisik, masyarakat masih menghadapi trauma dan kekhawatiran terhadap kemungkinan gempa susulan maupun potensi tsunami. Sebagian warga bahkan memilih meninggalkan rumah dan menuju wilayah perbukitan atau lokasi yang dianggap lebih aman.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan di lapangan.
Pemkab Nagekeo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Pemkab Nagekeo Butuh Dukungan Semua Pihak
Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyatakan penanganan bencana membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, TNI-Polri, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, organisasi masyarakat, relawan, hingga masyarakat luas.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan korban, pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur, serta proses pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berkomitmen memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan dan bantuan sesuai kebutuhan, sekaligus memperkuat koordinasi seluruh unsur penanganan bencana di lapangan.
Sumber: BPBD Kabupaten Nagekeo/Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo.
Pembaruan data: 20 Agustus 2026.
Penulis : James Bisara
MGN : Nagekeo
Social Header