Breaking News

Jusuf Kalla Dorong Pemerintah Segera Masuk Tahap Rekonstruksi Rumah Korban Gempa NTT

SIKKA - Metro Global News || Penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan darurat. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mendorong pemerintah segera menggeser fokus penanganan dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

Dorongan tersebut disampaikan JK saat mengunjungi posko pengungsian gempa di Gelora Samador dan Posko BPBD Kabupaten Sikka, Maumere, Jumat (28/8/2026).

Dalam konteks birokrasi penanganan bencana, pernyataan JK menempatkan pemerintah pada fase yang lebih menantang: memastikan masyarakat tidak terlalu lama berada dalam situasi pengungsian dan memiliki kepastian mengenai kapan serta bagaimana rumah mereka kembali dibangun.

JK menegaskan, tanggap darurat pada dasarnya hanya menjadi tahap awal. Pemenuhan tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dituntaskan sebelum pemerintah masuk ke tahap rekonstruksi.

Jangan Terjebak dalam Siklus Bantuan Darurat

Persoalan pascabencana, menurut JK, bukan hanya bagaimana pemerintah menyalurkan bantuan kepada korban. Tantangan yang lebih besar adalah membangun kembali kehidupan masyarakat.

Kebutuhan rekonstruksi yang besar, baik dari sisi anggaran maupun waktu, membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, JK mendorong pola kerja lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kemanusiaan.

Model yang ditawarkan bukan sekadar pembangunan rumah oleh pemerintah. Masyarakat terdampak justru harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan.

Pemerintah dapat menyediakan material, sementara masyarakat ikut membangun kembali rumah mereka. Pola serupa, kata JK, pernah diterapkan dalam penanganan pascagempa di Yogyakarta dengan dukungan mahasiswa teknik dan pemberian biaya kerja kepada warga.

Pendekatan tersebut sekaligus memberi pesan bahwa korban bencana tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek penerima bantuan.

“Jangan sampai pengungsi hanya duduk menunggu. Mereka harus bekerja dan terlibat dalam membangun kembali kehidupannya,” tegas JK.

Data Kebutuhan Harus Menjadi Dasar Kebijakan

Untuk NTT, PMI menyatakan akan melakukan pendataan kebutuhan material yang paling diperlukan masyarakat, termasuk seng, semen, dan perlengkapan pembangunan lainnya.

Artinya, bantuan rekonstruksi tidak semestinya berjalan berdasarkan perkiraan atau sekadar apa yang tersedia. Kebutuhan lapangan harus menjadi dasar penentuan jenis bantuan yang disalurkan.

Dalam praktik birokrasi kebencanaan, pendataan menjadi titik penting karena menentukan arah intervensi berikutnya. Kesalahan membaca kebutuhan berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran, sementara kebutuhan utama masyarakat justru tertunda.

JK juga meminta agar pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat mengoptimalkan material yang tersedia di daerah terdampak.

“Kalau ada bahan di sini, gunakan yang ada di sini. Tidak perlu semuanya didatangkan dari luar karena ongkosnya lebih mahal,” ujarnya.

Target Enam Bulan

JK menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan dalam waktu sekitar enam bulan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Setelah fase tanggap darurat berjalan, ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak lagi semata-mata dilihat dari berapa banyak bantuan yang masuk ke posko, tetapi juga dari seberapa cepat warga dapat kembali memiliki tempat tinggal dan menjalankan kehidupan normal.

Dengan demikian, fase berikutnya membutuhkan kerja birokrasi yang lebih terukur: pendataan kerusakan, pemetaan kebutuhan material, koordinasi lintas sektor, penyediaan anggaran, hingga pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Bagi JK, penanganan bencana pada akhirnya bukan sekadar persoalan administratif pemerintahan, melainkan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Bencana adalah persoalan kemanusiaan. Semua agama mengajarkan untuk membantu orang yang sedang kesusahan,” pungkasnya.


Penulis : James Bisara

© Copyright 2022 - metroglobalnews.id