ENDE — mgn.id. Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, meminta masyarakat memahami langkah Pemerintah Kabupaten Ende dalam melakukan penertiban aset daerah di Jalan Irian Jaya, Kota Ende.
Menurut Yosef, kebijakan tersebut bukan semata tindakan penggusuran, melainkan bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan aset milik rakyat agar dapat dikelola secara tertib dan memberi manfaat bagi daerah.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihak Provinsial SVD tidak pernah secara resmi mengklaim tanah tersebut sebagai aset milik kongregasi berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.
“Kalau memang ada bukti hukum yang kuat tentu pemerintah akan mempertimbangkan langkah lain. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada bukti kepemilikan otentik yang ditunjukkan,” kata Yosef.
Pemerintah Kabupaten Ende, lanjutnya, sebelumnya telah berulang kali meminta penghuni rumah untuk mengosongkan lokasi tersebut. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan adanya surat hibah dari pihak Provinsial SVD.
Terhadap dokumen yang beredar, Yosef menilai surat hibah tersebut bukan merupakan akta otentik karena tidak disertai alas hak kepemilikan atas tanah.
Ia bahkan mengingatkan bahwa penggunaan surat yang tidak memiliki dasar hukum dapat menimbulkan persoalan pidana.
“Dalam hukum kita, pembuat maupun pengguna surat palsu ancaman hukumannya berat,” ujarnya.
Yosef menambahkan, Pemkab Ende kini mulai fokus melakukan penataan dan pengamanan aset-aset daerah yang selama ini dikuasai tanpa pengelolaan yang jelas.
Menurutnya, banyak aset pemerintah yang ditempati bertahun-tahun tanpa kontribusi terhadap daerah, padahal aset tersebut merupakan kekayaan negara yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat melihat langkah pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan bertanggung jawab.
“Aset pemda adalah milik rakyat. Pemerintah berkewajiban menjaga dan mengelolanya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Yosef.
Penulis : James Bisara
Social Header