Abdillah bin Syech bin Ali Bafagih, atau lebih dikenal sebagai Asa Bafagih, lahir di Kampung Karet, Tanah Abang, Batavia pada 14 Desember 1918, meski ada catatan lain yang menyebutkan tanggal 13 dalam bulan yang sama. Berasal dari keluarga keturunan Arab golongan Alawiyyin yang menjunjung tinggi ilmu agama dan pengetahuan, tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan ilmu pengetahuan. Pendidikan ditempuh di dua madrasah ternama, yaitu Madrasah Unwanul Falah di Kwitang pimpinan Habib Ali Al-Habsyi dan Madrasah Jamiat Kheir di Tanah Abang, tempat dasar keagamaan tertanam kuat sejak dini. Kecerdasan dan ketekunan belajar membuat ilmu tidak berhenti di situ saja, secara otodidak dan lewat kursus, berbagai bahasa asing dikuasai hingga menjadi seorang poliglot sejajar tokoh besar seperti H. Agus Salim dan Moh. Radjab. Bahasa Arab, Melayu, Belanda, Inggris, Prancis, hingga bahasa Tamil dikuasai dengan sangat fasih, dan keahlian inilah yang menjadi modal utama mengantarkan nama Asa melangkah jauh dalam sejarah bangsa.
Di usia muda, karier dimulai sebagai guru agama, namun kecintaan pada tulisan dan penyebaran informasi membawa langkah masuk ke dunia kewartawanan sejak tahun 1938. Awalnya bekerja sebagai redaktur wilayah Jawa untuk majalah Pandji Islam yang berpusat di Medan di bawah pimpinan Zainal Abidin Ahmad. Tulisan-tulisan juga banyak dimuat di Soeara MIAI, membahas tema dakwah, sejarah Islam, budaya, dan politik. Kemampuan menerjemahkan berita dari bahasa Arab ke Melayu menjadikan sosok ini sangat dibutuhkan di surat kabar Pemandangan. Di masa penjajahan Belanda, tulisan sudah dikenal tajam dan kritis hingga beberapa kali koran dilarang terbit karena isinya dianggap menentang kekuasaan kolonial. Saat Jepang berkuasa tahun 1942, langkah berani diambil dengan masuk ke Kantor Berita Domei. Banyak yang mengira tempat ini sekadar alat propaganda penjajah, namun posisi ini justru dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan agama. Puncaknya terjadi pada April 1943, saat bersama M. Zain Djambek menerjemahkan buku berjudul "Hanya Allah" karya Syekh H. Abdul Karim Amrullah. Terjemahan ini menjadi jawaban tegas umat Islam untuk menolak kebijakan Seikerei, penghormatan wajib membungkuk ke arah Kaisar Jepang yang dianggap bertentangan dengan akidah. Langkah ini berisiko tinggi, namun dilakukan demi mempertahankan iman dan jati diri bangsa.
Titik balik terbesar dalam hidup dan sejarah Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Saat itu kekuasaan Jepang mulai runtuh, namun sensor informasi masih sangat ketat. Di tengah suasana tegang di kantor Domei, telepon berdering. Penelepon adalah Adam Malik yang menelepon dari tempat persembunyian. Di telepon itu, teks lengkap Proklamasi Kemerdekaan didiktekan secara langsung. Tanpa ragu, tanpa izin pengawas Jepang, dan berani mengambil risiko nyawa, teks tersebut langsung disebarluaskan lewat jaringan kabel internasional yang dimiliki kantor berita itu. Berita kemerdekaan Indonesia pun melesat cepat, terdengar ke seluruh penjuru Nusantara hingga ke mancanegara, sebelum pihak penjajah sempat menahan atau menghapusnya. Dialah orang pertama yang memastikan dunia tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Berkat tindakan ini, kemerdekaan tidak hanya menjadi rahasia segelintir orang di Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh rakyat dan diakui dunia. Setelah Jepang menyerah, nama Domei diubah menjadi Antara. Asa Bafagih diangkat menjadi Pemimpin Redaksi pertama didampingi Mochtar Lubis, dan menjadi salah satu pendiri kantor berita negara yang kini menjadi kebanggaan nasional. Di tengah kesibukan membangun pers nasional yang baru lahir, prinsip hidup selalu dipegang teguh dan pernah diungkapkan lewat kata-kata, "Pers bukanlah alat kekuasaan, melainkan penjaga kebenaran, penyeimbang kekuasaan, dan suara bagi mereka yang suaranya belum terdengar." Kalimat itu menjadi pedoman setiap langkah yang diambil, menjadikan pers sebagai ruang kebenaran dan bukan sekadar corong kekuasaan. Saat pusat kantor pindah ke Yogyakarta tahun 1946, sosok ini tetap bertahan di Jakarta untuk menjalankan operasi dan terus melaporkan perkembangan perjuangan kemerdekaan. Pada masa Agresi Militer Belanda kedua tahun 1948 hingga 1949, sempat ditahan di rumah tahanan CPM Guntur selama satu hari satu malam bersama para pejuang lainnya karena terus berani menyuarakan kebenaran.
Setelah kemerdekaan kian kokoh, kiprah terus berlanjut dan melebar ke berbagai bidang. Pada tahun 1954, menjadi salah satu penggagas dan Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin Redaksi harian Duta Masyarakat, media resmi Nahdlatul Ulama, atas rekomendasi langsung Rais Aam PBNU K.H. Wahab Chasbullah. Di sana diletakkan pondasi jurnalistik yang teguh pada nilai agama, kebangsaan, dan kebenaran. Peran besar juga dijalankan sebagai Kepala Biro Luar Negeri PB NU, menjembatani organisasi itu dengan dunia internasional. Namun nama kian terukir dalam sejarah karena satu peristiwa besar yang terjadi pada 18 Maret 1953. Saat memimpin surat kabar Pemandangan, dimuat berita utama berjudul "21 perusahaan industri di mana modal asing baru dapat diusahakan". Berita ini mengungkap rencana pemerintah membuka investasi asing di sektor strategis, dengan menyebut sumber informasi hanya sebagai "kalangan yang mengetahui". Pemerintah menilai berita itu sebagai pembocoran rahasia negara. Perdana Menteri Wilopo melaporkan Asa ke Kejaksaan Agung pada 8 April 1953 dan menuntut agar nama narasumber disebutkan. Di bawah tekanan berat dan ancaman hukuman, sikap tetap teguh dan menolak keras membuka identitas narasumber dengan prinsip bahwa melindungi sumber berita adalah nyawa profesi wartawan. Sikap ini memicu gelombang solidaritas luar biasa. Ribuan wartawan melakukan demonstrasi dari Balai Wartawan menuju Kejaksaan Agung pada 5 Agustus 1953, dan dukungan mengalir deras dari organisasi pers internasional. Pada 15 Agustus 1953, Jaksa Agung R. Soeprapto akhirnya menghentikan semua dakwaan. Peristiwa ini dicatat sebagai tonggak moral dan hukum pers Indonesia, menjadi momen lahirnya hak ingkar wartawan, hak untuk tidak membuka sumber rahasia yang diakui hingga saat ini.
Di samping kesibukan redaksional, dikenal pula sebagai pengamat dan analis Timur Tengah terbaik pada masanya. Menjadi penulis tetap rubrik khusus di majalah Kiblat dan harian Merdeka dari akhir 1960-an hingga akhir hayat. Tulisan-tulisan membahas geopolitik, konflik Arab-Israel, dan perjuangan rakyat Palestina. Cara kerja sangat teliti, mendengarkan langsung siaran radio dari Mesir, Arab Saudi, Libanon, Inggris, hingga Amerika Serikat dalam bahasa aslinya, lalu diolah menjadi analisis mendalam yang tajam namun mudah dipahami. Setiap kali tulisan dimuat di harian Merdeka, oplah koran diketahui naik sekitar 10.000 eksemplar karena selalu ditunggu pembaca. Pada tahun 1977, turut menjadi penandatangan Pernyataan Bersama Tokoh Islam Indonesia yang mengutuk keras agresi Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, bersama tokoh besar seperti Hamka, Mohammad Natsir, dan K.H. Masjkur. Karya tulis juga dibukukan, salah satunya berjudul R.R.T. dari Luar dan Dalam, terbit tahun 1955, hasil catatan perjalanan ke Tiongkok yang berisi kritik jujur mengenai kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat di negara itu.
Kehebatan dan wawasan luas menarik perhatian Presiden Soekarno, yang kemudian mengangkat masuk ke dunia kenegaraan dan diplomasi. Berdasarkan Keppres Nomor 298 Tahun 1960, diangkat dari jabatan anggota DPR-GR menjadi Duta Besar Republik Indonesia. Dua kali berturut-turut dipercaya memegang jabatan penting, pertama sebagai Duta Besar untuk Sri Lanka dari tahun 1960 hingga 1964, lalu dilanjutkan ke Aljazair merangkap Tunisia dari tahun 1964 hingga 1968. Di Sri Lanka, kemampuan bahasa Tamil, Arab, dan Inggris menjadi modal berharga hingga hubungan sangat dekat terjalin dengan Perdana Menteri Sirimavo Bandaranaike, serta berperan besar dalam keberhasilan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Di Aljazair, kefasihan berbahasa Arab dan Prancis membuat sosok ini sangat dihormati masyarakat setempat dan menjalin hubungan akrab dengan Presiden Boumedienne serta Menteri Luar Negeri Botafika, sekaligus berperan memperkuat persaudaraan antarnegara Islam dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika. Di samping itu, juga pernah menjabat anggota KNIP, anggota DPR mewakili golongan wartawan dan Partai Nahdlatul Ulama, serta anggota DPRD-GR DKI Jakarta pada tahun 1968. Hubungan baik terjalin erat tidak hanya dengan Soekarno, tetapi juga dengan Presiden Soeharto, bahkan pernah diajak beribadah haji bersama ke Mekkah.
Sepanjang hidup, dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, rendah hati, dan tidak pernah mencari kemasyhuran atau kekayaan. Di kantor, kebiasaan yang melekat adalah selalu mendahulukan ibadah, rekan kerja sering mengenang bahwa begitu masuk ruangan kerja, hal pertama dilakukan adalah shalat dhuhur, baru kemudian mulai mengerjakan tugas berat. Konsisten memegang prinsip kebenaran, keadilan, dan persatuan bangsa. Nama anak-anak pun tidak diberi embel-embel gelar keturunan, melainkan nama-nama Indonesia yang membumi seperti Achmad, Habibah Kusuma Wardani, Nuril Kamil, Ramzi, Yusri, Muhammad Wardy, Rusdi Jayaputra, dan Fitri Budi Satria.
Akhir hayat tiba secara mendadak pada 11 atau 13 Desember 1978 di Surakarta, Jawa Tengah, tepat di sekitar hari ulang tahun yang ke-60. Wafat terjadi saat sedang pulang dari tugas sidang Dewan Pers di Semarang dan singgah meninjau Museum Pers bersama Harmoko. Pemakaman dilakukan di TPU Karet Bivak Jakarta, dengan imam shalat jenazah Prof. Dr. Buya Hamka, serta dihadiri tokoh-tokoh besar bangsa seperti Adam Malik, K.H. Masjkur, dan K.H. Idham Chalid. Penghargaan resmi baru diterima secara anumerta pada 19 April 1982 berupa gelar Perintis Pers Indonesia, diserahkan oleh Menteri Penerangan Harmoko kepada istri tercinta. Hingga kini, nama sering disebut sebagai tokoh pers yang terlupakan, padahal jasa dan peran sangat besar meletakkan dasar etika, kebebasan, dan tanggung jawab pers nasional. Banyak pihak termasuk Dewan Pers mengusulkan agar nama diangkat menjadi Pahlawan Pers Nasional bahkan Pahlawan Nasional atas segala pengabdian. Warisan terbesar yang ditinggalkan adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak hanya diraih dengan senjata, tetapi juga dengan pena, keberanian, dan komitmen menjaga kebenaran demi bangsa dan negara.
DAFTAR PUSTAKA
1. Detik News. (2026). Asa Bafagih: Diplomat dan Tokoh Pers Indonesia yang Terlupakan. Jakarta: Detikcom.
2. NU Online. (2025). Asa Bafagih: Wartawan dan Diplomat Andal Indonesia. Jakarta: Lembaga Informasi dan Komunikasi PBNU.
3. Historia.id. (2024). Peristiwa 1953: Lahirnya Hak Ingkar Wartawan Indonesia. Jakarta: PT Historia Media Indonesia.
4. Peraturan BPK RI. (1960). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 1960. Jakarta: Arsip Negara Republik Indonesia.
Social Header