Nagekeo - mgn.id. Upaya reaktivasi dan optimalisasi fungsi Pelabuhan Maropokot di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dipacu melalui program rehabilitasi infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2025. Proyek ini tidak sekadar bersifat fisik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar penguatan konektivitas maritim, integrasi jaringan logistik nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan berbasis potensi lokal.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Maropokot, Wilhelmus Daniel Dami, SH, MM, menegaskan bahwa pascarehabilitasi yang ditargetkan rampung pada 2026, pihaknya telah menyiapkan roadmap pengembangan operasional pelabuhan secara bertahap dan terukur. Fokus utama diarahkan pada reaktivasi trayek pelayaran nasional, termasuk menjajaki kembali masuknya kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), layanan angkutan peti kemas (containerized cargo), serta distribusi logistik berbasis kapal ternak.
“Pasca penyelesaian pekerjaan fisik di tahun 2026, kami bersama pemerintah daerah akan mengusulkan pembukaan kembali trayek reguler, termasuk Pelni, kapal ternak, dan layanan peti kemas pada 2027. Ini menjadi bagian dari strategi peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik di wilayah Nagekeo dan sekitarnya,” ujar Wilhelmus saat seremoni pemancangan tiang pertama pembangunan replacement fasilitas Pelabuhan Laut Maropokot, Senin (20/4/2026).
Secara teknis, ia menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, performa operasional pelabuhan mengalami kontraksi signifikan. Hal ini ditandai dengan menurunnya frekuensi kunjungan kapal (ship call) serta terbatasnya kapasitas kapal yang dapat bersandar, yang saat ini berada di bawah ambang 3.000 Deadweight Tonnage (DWT). Padahal, DWT merupakan indikator krusial dalam mengukur kapasitas angkut total kapal, termasuk muatan, bahan bakar, air, dan logistik pendukung lainnya.
Penurunan ini tidak terlepas dari degradasi kualitas infrastruktur dermaga yang mengalami keausan struktural (structural fatigue) akibat usia layanan dan minimnya intervensi rehabilitasi dalam periode panjang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya tingkat keselamatan pelayaran (maritime safety), serta berimplikasi pada berkurangnya minat operator pelayaran untuk menjadikan Maropokot sebagai pelabuhan singgah (port of call).
“Rehabilitasi ini merupakan bentuk intervensi strategis untuk meningkatkan standar kelayakan teknis pelabuhan, baik dari sisi struktur dermaga, kedalaman alur (draft), maupun fasilitas penunjang lainnya. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan pelaku usaha pelayaran dan logistik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wilhelmus menekankan bahwa revitalisasi Pelabuhan Maropokot diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif, termasuk menekan biaya distribusi (logistic cost) yang selama ini menjadi salah satu kendala utama di wilayah kepulauan.
Dengan masuknya kembali kapal Pelni dan layanan peti kemas, Pelabuhan Maropokot berpotensi menjadi simpul distribusi (distribution hub) yang menghubungkan Nagekeo dengan pusat-pusat ekonomi regional maupun nasional. Selain itu, keberadaan kapal ternak juga akan memperkuat rantai pasok sektor peternakan yang menjadi salah satu unggulan daerah.
Di sisi lain, Wakil Ketua II DPRD Nagekeo, Yohanes Siga, memberikan apresiasi atas realisasi proyek yang telah lama diusulkan oleh pemerintah daerah. Ia menilai pembangunan ini merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memperkuat infrastruktur dasar di wilayah tertinggal dan kepulauan.
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Maropokot memiliki nilai strategis dalam konteks pengembangan wilayah, tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pengungkit (leverage instrument) pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami melihat ini sebagai investasi jangka panjang yang memiliki multiplier effect besar, baik terhadap peningkatan mobilitas barang dan orang, maupun terhadap tumbuhnya aktivitas ekonomi baru berbasis potensi lokal,” ungkap Yan Siga.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur maritim.
Lebih jauh, Yan Siga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keberlanjutan operasional pelabuhan pascarevitalisasi. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan pendukung, penguatan konektivitas hinterland, hingga optimalisasi rantai pasok berbasis wilayah.
“Pelabuhan Maropokot harus diposisikan sebagai simpul strategis dalam sistem logistik daerah. Dengan fasilitas yang representatif, kita optimistis pelabuhan ini akan kembali menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Nagekeo,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, revitalisasi Pelabuhan Maropokot tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, tetapi juga untuk mentransformasikan perannya menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dalam jaringan logistik nasional dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan.
Penulis : James Bisara
MGN : Nagekeo
Social Header