KUPANG - mgn.id. 19 Maret 2026 — Proyek pembangunan ruas jalan Puuwada - Ma’uponggo di Kabupaten Nagekeo yang menelan anggaran sekitar Rp15 miliar dari skema Inpres Jalan Daerah (IJD) kini menjadi perhatian publik. Sejumlah bagian jalan dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan dilakukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo (PERMASNA) Kupang, yang menilai perlu adanya penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab kerusakan.
Ketua Umum PERMASNA Kupang, Elfis Jogo, menyampaikan bahwa kerusakan dini pada infrastruktur perlu ditinjau secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun tata kelola pelaksanaan proyek.
“Perlu ada penjelasan yang komprehensif terkait kondisi ini. Jika pekerjaan sudah mengikuti standar, maka faktor penyebab lain harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Menurut PERMASNA, kemungkinan penyebab kerusakan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kualitas material, metode pengerjaan, kondisi tanah, maupun pengaruh cuaca. Oleh karena itu, mereka menilai penting dilakukan kajian teknis independen sebelum menarik kesimpulan.
Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV. Ratu Orzora sebagai kontraktor pelaksana, dengan PT. Maha Charisma Adiguna sebagai konsultan pengawas. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai penyebab pasti kerusakan yang terjadi.
Dorongan Evaluasi dan Transparansi
Sebagai bentuk kepedulian terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran publik, PERMASNA Kupang menyampaikan sejumlah rekomendasi:
Mendorong audit teknis dan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak terkait. Meminta klarifikasi terbuka dari kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek. Mengajak semua pihak menjaga transparansi informasi kepada masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
PERMASNA menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Kasus ini menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak terkait dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur. Kejelasan informasi dan tindak lanjut yang transparan dinilai penting agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.
(James)
Social Header