Nagekeo, Metro Global News – Tuduhan lambannya respons penanganan jalan rusak di segmen Kotakeo–Pusu Ua pascabencana menuai bantahan tegas dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, Remi Jago. Ia menyebut pernyataan yang dilontarkan Yosua Aurelius Mona anggota DPRD Nagekeo Komisi III sekaligus Sekretaris Partai Amanat Nasional tidak objektif dan cenderung mengabaikan keterbatasan riil pemerintah daerah.
Pernyataan Yosua sebelumnya menyoroti kesan lamban BPBD dalam merespons dampak longsor dan cuaca ekstrem yang memutus akses jalan vital tersebut. Namun Remi menegaskan, tudingan itu tidak berdiri di atas gambaran menyeluruh kondisi lapangan.
“Faktanya, kita hanya punya tiga unit alat berat yang masih beroperasi. Itu harus dibagi ke banyak titik bencana,” tegas Remi.
Tiga alat berat tersebut masing-masing ditempatkan di Keo Tengah, Nangaroro, dan Munde. Sementara itu, sejumlah wilayah di pesisir selatan Kabupaten Nagekeo juga terdampak bencana serupa dan membutuhkan penanganan darurat. Dalam kondisi demikian, BPBD harus menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak sosial ekonomi.
Remi mengungkapkan, saat dihubungi Yosua, dirinya telah menjelaskan secara terbuka bahwa penanganan di Kotakeo–Pusu Ua masih dalam antrean. Kendala bukan hanya pada jumlah alat berat, tetapi juga pada keterbatasan operasional, termasuk dukungan BBM dan biaya mobilisasi.
“Kami sudah sampaikan kondisi sebenarnya. Bukan tidak mau kerja, tapi memang kapasitas kita terbatas. Semua butuh proses dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan lanjutan: sejauh mana kritik yang dilontarkan DPRD disertai dorongan solusi konkret? Fungsi pengawasan legislatif memang penting, tetapi publik juga berharap ada upaya simultan dalam mendorong tambahan anggaran, percepatan distribusi logistik, atau komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Di tengah polemik tersebut, Kepala Desa Selalejo Induk, Kun Senda, memilih sikap yang lebih realistis. Ia menilai masyarakat desa memahami kondisi keterbatasan alat berat karena bukan hanya satu titik yang terdampak.
“Kami di desa mengerti. Banyak wilayah pesisir selatan juga kena musibah.
Ini bukan soal cepat atau lambat saja, tapi soal kemampuan daerah. Tidak mudah membalikkan telapak tangan,” jelasnya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan warga tetap menjadi pihak paling terdampak. Akses yang terganggu memengaruhi distribusi hasil pertanian, mobilitas pelajar, hingga layanan kesehatan. Segmen Kotakeo–Pusu Ua bukan sekadar jalan penghubung biasa, melainkan nadi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Polemik ini membuka
realitas klasik daerah: tuntutan publik terhadap respons cepat sering kali berhadapan dengan keterbatasan sarana dan fiskal. Di satu sisi, DPRD menjalankan fungsi kontrol. Di sisi lain, eksekutif bergulat dengan kapasitas yang minim.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret.
Apakah polemik ini akan berujung pada percepatan penanganan dan penguatan armada kebencanaan? Atau justru berhenti pada saling lempar pernyataan?
Yang jelas, warga Kotakeo–Pusu Ua tidak membutuhkan perdebatan panjang. Mereka menunggu jalan kembali terbuka agar aktivitas ekonomi bergerak normal dan rasa aman kembali pulih.
(James)
Social Header