Jakarta Utara - mgn.id. Suasana Gading Resort Residence (GRR) memanas. Warga dibuat geram karena menduga ada permainan kotor dalam pengelolaan dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dikuasai pengurus kompleks. Lemahnya pengawasan membuat warga curiga dana yang seharusnya untuk perawatan lingkungan justru diselewengkan.
Puncak kemarahan terjadi 1 Desember 2025, ketika warga mendatangi kantor pengelola menuntut penjelasan.
“Pengelolaan uang warga gelap semua. Pengawas saja nggak dikasih akses,” tegas Alexander, warga yang sejak awal vokal memprotes.
Menurut warga, masalah sudah mencuat sejak September 2024 — Agustus 2025. Surat verifikasi dari pengawas kompleks yang dilayangkan 28 Oktober lalu tidak pernah dijawab.
Lebih mengherankan lagi, Building Manager Colliers, Stanley, mengaku tidak diberi akses melihat data keuangan.
“Ini aneh. Biasanya BM itu yang paling tahu soal laporan keuangan. Tapi ini malah ditutup-tutupi,” keluh Herrianto, warga lainnya.
Belanja Tanpa Tender, Pengurus Disebut Tak Bayar IPL
Warga juga mencium kejanggalan lain: pengurus bebas belanja tanpa tender dan tak ada yang mengawasi transaksi. Pengawas pun tidak bisa memeriksa pengeluaran satu per satu.
Dari pemeriksaan warga di kantor pengelola, muncul dugaan lebih mengejutkan: sejumlah pengurus tidak membayar IPL selama satu tahun penuh. Warga kini menunggu verifikasi rekening koran bank untuk memastikan temuan itu.
Seorang tokoh masyarakat berlatar hukum menegaskan kasus seperti ini bisa ditangani serius karena menyangkut dana publik. Ia meminta pihak pemerintah ikut turun tangan agar tidak ada penyimpangan di kawasan perumahan.
Warga yang Vokal Diintimidasi
Alexander mengungkapkan adanya upaya intimidasi kepada warga yang berani bersuara.
“Ini sudah mengarah ke pelanggaran UU ITE. Ada yang coba membungkam warga,” tegasnya.
Minta Transparansi Total
Warga menegaskan tidak melarang siapa pun tinggal di kompleks itu. Yang mereka tuntut hanya satu: pengelolaan dana harus transparan dan bisa diperiksa kapan pun.
Welly Massie, warga lainnya, berharap janji pemimpin baru segera ditepati.
“Akses laporan keuangan harus dibuka. Warga berhak tahu,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dimas, salah satu pihak pengurus, belum memberikan keterangan meski sudah dihubungi.
Warga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan pengurus segera membuka seluruh data keuangan secara transparan. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah dana IPL adalah hak publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Sampai kepastian itu hadir, warga berkomitmen terus mengawal dan mengawasi agar tidak ada lagi ruang bagi penyimpangan di lingkungan GRR.
(Red)
Social Header