Nagakeo - mgn.id. Ketua DPC PPP Nagekeo Abdul Kadir: Saatnya PPP Bangkit dan Berkhidmat untuk Umat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan arah baru usai Muktamar ke-10 yang digelar di Ancol, Jakarta. Forum tertinggi partai berlambang Kabah itu menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk penetapan H. Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi.
Ketua DPC PPP Kabupaten Nagekeo, Abdul Kadir, menyebut Muktamar ke-10 merupakan forum resmi yang digelar sesuai amanah AD/ART partai. Dalam forum tersebut, para muktamirin membahas isu strategis, konsolidasi organisasi, serta langkah politik menuju Pemilu 2029.
> “Salah satu keputusan paling penting adalah perubahan AD/ART terkait syarat calon Ketua Umum atau formatur. Setelah verifikasi, hanya tim dari H. Agus Suparmanto yang menyerahkan berkas dan dinyatakan sah. Karena itu, pimpinan sidang menawarkan aklamasi, dan seluruh muktamirin sepakat menetapkannya sebagai Ketua Umum,” ujar Abdul Kadir.
Pemilihan Berlangsung Aklamasi dan Tertib
Proses pemilihan Ketua Umum berlangsung meriah dan tertib. Mekanisme yang ditempuh adalah musyawarah mufakat atau aklamasi, tradisi yang telah lama menjadi ciri khas demokrasi di tubuh PPP. Menurut Abdul Kadir, seluruh peserta muktamar menunjukkan kedewasaan politik dengan tetap menjunjung semangat persatuan.
> “Tidak ada perbedaan pandangan yang berarti. Semua muktamirin bersepakat mendukung H. Agus Suparmanto demi soliditas partai,” katanya.
Langkah Strategis Pasca-Muktamar
Usai muktamar, tim formatur terpilih langsung menyiapkan berkas administrasi lengkap untuk disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM guna mendapatkan pengesahan resmi. Dokumen yang dikirim disertai foto-foto dan bukti kehadiran para muktamirin selama kegiatan berlangsung.
Abdul Kadir menegaskan, langkah ini penting untuk memperkuat legalitas dan mempercepat konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, dari pusat hingga daerah.
Jawaban atas Dinamika Internal
Menanggapi dinamika internal yang sempat mencuat, Abdul Kadir menolak menyebut PPP terpecah. Menurutnya, partai hanya tengah menghadapi proses penyelarasan visi dan langkah politik. Ia juga mengingatkan agar Kementerian Hukum dan HAM berhati-hati dalam menelaah dokumen pengesahan partai.
> “Pelayanan cepat itu baik, tapi harus tepat. Jangan sampai ada kekeliruan dalam penerbitan SK kepada pihak yang tidak melapor di hadapan muktamirin,” ujarnya.
“Kita tidak ingin muncul lagi keputusan yang menimbulkan kegaduhan seperti peristiwa protes kader di bulan Agustus lalu.”
Momentum Reflektif Menuju Pemilu 2029
Muktamar ke-10 disebut menjadi titik balik bagi PPP untuk kembali berkhidmat kepada umat dan bangsa. Abdul Kadir menegaskan bahwa partai harus keluar dari bayang-bayang konflik masa lalu dan bersatu menatap Pemilu 2029.
> “Saatnya PPP bangkit dan kembali berkhidmat untuk agama, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Ini momentum reflektif bagi seluruh kader,” tegasnya.
Menjaga Basis Umat dan Pesantren
Sebagai partai yang lahir dari rahim para ulama, PPP berkomitmen menjaga basis umat Islam, terutama di kalangan pesantren dan tokoh agama. Abdul Kadir menyebut, komunikasi dengan para kiai dan pemuka agama terus diperkuat, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Kami aktif meminta masukan dan arahan dari para pemuka agama agar perjuangan politik PPP tetap berpijak pada moral dan nilai-nilai kebaikan,” ujarnya menutup wawancara.
Penulis: James Bisara
Foto: Dok. DPC PPP Nagekeo
Social Header