NAGEKEO, METRO GLOBAL NEWS — Akurasi dan sinkronisasi data penerima bantuan pascagempa menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Fraksi PKB Komisi III, Dipo Nusantara Pua Upa, dalam Forum Tim Pengawas Penanganan dan Penanggulangan Bencana DPR RI di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Forum tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan DPR RI terhadap penanganan dampak gempa bumi Magnitudo 7,7 Flores, khususnya menyangkut pendataan masyarakat terdampak, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, pemulihan infrastruktur, serta distribusi bantuan kepada warga.

Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan sejumlah instansi terkait, Dipo secara langsung mempertanyakan kesesuaian data BNPB dengan data Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

“Apakah data BNPB sudah sama dengan data Pemkab Nagekeo? Kalau berbeda, apa penyebabnya dan kapan data tunggal akan ditetapkan?” tanya Dipo.

Menurut Dipo, persoalan data tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Akurasi data menentukan apakah bantuan pascabencana benar-benar diterima masyarakat yang mengalami dampak.

Ia mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian antara rumah yang telah didata atau didokumentasikan sebagai rumah terdampak dengan pihak yang kemudian tercatat sebagai penerima bantuan.

Karena itu, Dipo meminta BNPB bersama pemerintah daerah memperkuat proses verifikasi dan memastikan penetapan penerima bantuan menggunakan prinsip by name by address.

“Yang mendapatkan bantuan harus orang yang betul-betul berhak menerima itu sesuai dengan rumah yang difoto,” tegasnya.

Minta Mekanisme Verifikasi Dibuka

Dipo juga mempertanyakan mekanisme verifikasi terhadap rumah-rumah yang masuk dalam daftar penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia meminta pemerintah menjelaskan secara transparan siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana hasil verifikasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kejelasan mekanisme penting untuk mencegah terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak.

Dipo juga menyoroti kondisi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan hingga kini masih tinggal di tenda pengungsian.

Ia menilai, untuk kasus-kasus yang kondisi kerusakannya sudah diketahui secara nyata di lapangan, proses penanganan perlu dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan prinsip verifikasi.

“Kalau kita sudah tahu orang itu tinggal di sini, rumahnya hancur, masyarakat semua tahu, dan bupati juga tahu bahwa mereka warga di sini, kita tidak perlu menunggu verifikasi data yang bertele-tele,” ujarnya.

Soroti Jalan Nangaroro–Keo Tengah

Selain persoalan data bantuan, Dipo memanfaatkan forum pengawasan tersebut untuk menyampaikan kondisi infrastruktur kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Salah satu yang disorot adalah ruas jalan yang menghubungkan Nangaroro dengan Keo Tengah.

Dipo menyebut terdapat titik jalan yang secara kasatmata masih terlihat baik pada bagian permukaan, namun konstruksi bagian bawahnya telah mengalami kerusakan dan berpotensi menyebabkan badan jalan terputus apabila tidak segera ditangani.

“Bagian atasnya masih bagus, tetapi bawahnya sudah kosong. Sebentar lagi sudah putus,” ungkapnya.

Dipo menegaskan, pengawasan DPR RI harus memastikan laporan pemerintah tidak berhenti pada forum rapat, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.

Menurutnya, sinkronisasi data, ketepatan sasaran bantuan dan percepatan penanganan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah gempa Flores.

“Yang layak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berhak. Itu yang perlu diperhatikan,” tegas Dipo.


Penulis : James Bisara

MGN     : Nagekeo