NAGEKEO — mgn.id. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Hanura, Paulus Nuwa Veto, menegaskan bahwa fenomena pergeseran tanah di Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keo Tengah, bukan persoalan biasa dan harus ditangani secara serius, cepat, serta berbasis kajian ilmiah.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan adanya potensi ancaman nyata terhadap keselamatan warga. Karena itu, penanganan tidak boleh dilakukan secara reaktif atau spekulatif, melainkan harus melalui pendekatan terukur yang didukung data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Kita bicara soal keselamatan warga. Semua langkah harus berbasis data dan kajian ilmiah yang akurat. DPRD akan mengawal penuh proses ini,” tegas Paul Nuwa.
Ia mengapresiasi kehadiran tim geologi dari pemerintah pusat melalui Balai Mitigasi Bencana Geologi yang turun langsung ke lokasi. Kehadiran tim ini dinilai sebagai langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Namun demikian, Paul Nuwa mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu hasil kajian tanpa menyiapkan langkah antisipatif. Ia menilai, skenario penanganan darurat harus mulai disusun sejak dini, terutama jika terjadi pergerakan tanah yang lebih signifikan.
Lebih jauh, ia secara tegas mendorong agar opsi relokasi mulai dipertimbangkan apabila hasil kajian nantinya menyatakan kawasan tersebut masuk kategori rawan tinggi dan tidak layak huni.
“Kalau memang tidak layak huni, relokasi harus menjadi opsi serius. Jangan sampai kita terlambat dan justru menimbulkan korban,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Mitigasi Bencana Geologi Wilayah Nusa Tenggara (NTT–NTB), Arios Ghele Radja, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian komprehensif untuk memahami karakteristik pergerakan tanah di wilayah tersebut.
Ia menyebutkan bahwa tim ahli telah melakukan berbagai tahapan teknis di lapangan, mulai dari identifikasi zona terdampak, pengamatan morfologi tanah, hingga pengumpulan data geologi sebagai dasar analisis lanjutan.
“Kami bekerja berdasarkan data. Semua temuan di lapangan akan kami olah dan analisis lebih lanjut. Hasilnya akan menentukan tingkat kerawanan serta langkah teknis yang harus diambil,” jelas Arios.
Ia menegaskan bahwa proses analisis tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat kompleksitas fenomena gerakan tanah. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis lebih lanjut oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung sebagai pusat analisis nasional.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, baik untuk penanganan jangka pendek maupun strategi mitigasi jangka panjang.
Selain itu, Arios juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi. Menurutnya, warga memiliki peran penting dalam mendeteksi gejala awal pergerakan tanah.
“Masyarakat harus tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah. Perhatikan tanda-tanda seperti retakan tanah, perubahan struktur permukaan, atau kondisi air. Ini penting sebagai langkah mitigasi awal,” ungkapnya.
Baik DPRD maupun pihak Balai Geologi sepakat bahwa penanganan fenomena ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga teknis, DPRD, dan masyarakat agar langkah yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dengan pendekatan ilmiah yang kuat serta dukungan kebijakan yang responsif, diharapkan potensi risiko dari pergeseran tanah di Ladolima Timur dapat diminimalkan, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat terdampak.
Penulis : James Bisara
MGN : Nagekeo
Social Header